Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa pemerintah serius dalam masalah pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia (RI). Masalah ini, menurut Presiden, telah dibahas di internal pemerintah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.

“Kemudian 1,5 tahun yang lalu, kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sisi sosial politik, dan juga dari sisi lingkungan,” kata Presiden Jokowi dilansir dari laman Setkab, Selasa (7/5/2019).

Presiden yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, bahwa Pulau Jawa ini sudah dihuni oleh 57 persen dari total penduduk Indonesia atau kurang lebih 149 juta orang.

Padahal di pulau-pulau yang lain, misalnya di Sumatra, lanjut Presiden, dihuni 21 persen, kemudian di Pulau Kalimantan baru dihuni oleh 6 persen dan pulau-pulau yang lain misalnya di Sulawesi baru 7 persen, Papua dan Maluku kurang lebih baru 2-3 persen.

“Oleh sebab itu, kami nantinya akan tindak lanjuti konsultasi ini, tentu saja dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan ini baik dari sisi hukum maupun politisnya,” ujar Presiden.

Presiden menekankan, bahwa dari sisi lingkungan terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, memang Jakarta berada di dalam ring of fire dan juga banjir yang kita sudah berusaha penuh untuk menyelesaikan ini.

Dan yang kedua, juga dari sisi tersedianya air bersih. “Saya kira ke depan ini akan menjadi sebuah persoalan besar apa bila kita tidak segera memikirkan langkah-langkah dalam hal penyediaan air ini,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa pemindahan ibu kota ini akan segera diputuskan. Namun demikian, Presiden berjanji akan mengonsultasikan tahapan-tahapan besar (pemindahan ibu kota) itu dengan lembaga-lembaga terkait.