pns bercadar

PNS Bercadar dan Keputusan Menteri Agama 2019

pns bercadar

SEJUMLAH Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh dan Banten mengatakan tidak sependapat dengan wacana pelarangan celana cingkrang dan cadar di lingkungan kantor pemerintah, seperti diusulkan Menteri Agama Fachrul Razi.

“Jikalau harus memilih antara [menjadi] Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan cadar, maka saya memilih menerapkan cadar,” kata Meiriana, seorang ASN di Aceh terhadap Hidayatullah, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, hari Jumat (01/11).

“Ini adalah sunah Rasul, dan saya sudah menerapkan cadar selama lebih dari 10 tahun,” tambah Meiriana.

Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh ini mengatakan penerapan baju seperti cadar dan celana cingkrang adalah opsi dan digunakan untuk memenuhi ajaran agama.

Ia mengatakan “tidak ada kekerabatan antara baju dan keamanan nasional”.

“Sulit radikalisme adalah masalah ideologi, bukan masalah cadar atau celana cingkrang. Jadi saya mengecam pernyataan menteri agama,” kata Meiriana.

Marzuki, ASN di Dinas Satpol Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (WH) — institusi yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam — Provinsi Aceh, mengatakan tidak ada kaitan antara celana cingkrang dan pns bercadar radikalisme atau keamanan nasional.

Ini semata-mata, katanya, karena sunah Rasul dan disarankan oleh agama.

“Orang-orang radikal itu yang bermasalah adalah ideologinya bukan bajunya. Memakai celana cingkrang mempermudah kita menjaga baju dari najis,” kata Marzuki, ASN yang menerapkan celana cingkrang.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Ali, mengatakan tata tertib diwujudkan dari rakyat dan untuk rakyat, jadi segala sesuatu butuh diteliti dan diskusi yang baik, karena celana cingkrang dan penerapan pns bercadar tersebut tidak ada urusan dengan keamanan nasional.

“Dalam sudut pandang apa malahan, tidak ada kekerabatan antara baju dan keamanan sosial, jadi sebelum melemparkan informasi ke pns bercadar publik, lebih baik didiskusikan terutama dulu dan diteliti,” kata Faisal Ali.

Pemerintah di Kabupaten Aceh Besar menilai bila pns bercadar larangan cadar dan celana cingkrang sah menjadi tata tertib, maka “larangan tersebut tidak pantas dipatuhi, karena baju adalah ranah personal”.

‘Masih pikir-pikir’

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menunjang penerapan busana yang pantas syariat dan sunah Rasul.

“Jangan timbulkan masalah baru, masih banyak tugas lain yang harus kita selesaikan seperti menuntaskan narkoba di Aceh dan pergaulan bebas, jadi soal cadar ini jangan jadi masalah baru,” kata Wakil Bupati Aceh Besar, Husaini.

Pada 2018 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan tata tertib pelarangan menerapkan celana bagi wanita yang datang kekantor pemerintahan pns bercadar.

Regulasi ini sempat menjadi kontroversi di masyarakat karena beberapa kalangan menilainya tidak relevan pns bercadar.

Di Provinsi Banten, Didi Sohidi Tohir, seorang ASN pns bercadar, mengatakan dia menerapkan celana cingkrang sejak 2016 sesudah memperdengarkan pengajian perihal tata tertib berbusana bagi Muslim.

“Setelah ikut pengajian, terbukti memang ada hadisnya yang menerangkan itu dan hadisnya valid kita ikutin,” ujar Didi terhadap Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Staf biro tata tertib di Pemprov Banten ini mengatakan baju yang dia kenakan tidak berimbas terhadap kinerjanya.

Pun dia mengklaim, orang-orang yang berpakaian sama sepertinya lebih giat bekerja.

“Di Pemprov Banten banyak yang berpakaian seperti saya dan itu nggak ada masalah. Justru kami menjaga banget daya kerja dan gimana kita bersikap dengan orang lain,” imbuhnya.

Staf biro tata tertib di Pemprov Banten ini mengatakan baju yang dia kenakan tidak berimbas terhadap kinerjanya.

Pun dia mengklaim, orang-orang yang berpakaian sama sepertinya lebih giat bekerja.

“Di Pemprov Banten banyak yang berpakaian seperti saya dan itu nggak ada masalah. Justru kami menjaga banget daya kerja dan gimana kita bersikap dengan orang lain,” imbuhnya.

Mantan Wakil Panglima TNI ini juga menilai penerapan cadar di Indonesia keliru lantaran menganggapnya sebagai indikator keimanan dan ketakwaan.

Ia mengatakan tradisi menerapkan cadar berasal dari Arab Saudi bukan Indonesia.

Sehari setelahnya, Fachrul Razi menyinggung penerapan celana di atas mata kaki atau diketahui dengan sebutan celana cingkrang di kalangan pegawai negeri sipil.

Baginya celana tersebut tidak pantas tata tertib berseragam di institusi pemerintah. Ia malahan mempersilakan PNS bercadar yang tidak meniru tata tertib itu supaya keluar.

“Sulit celana cingkrang tidak dilarang dari aspek pns bercadar agama, melainkan dari tata tertib pegawai bisa, misal ditegur.”

Kementerian Agama menyatakan akan memegang penerapan cadar dan celana cingkrang bagi ASN di institusi pemerintahan dan juga institusi pengajaran untuk apa yang disebut “menangkal radikalisme”.

Sedangkan tidak secara terang menyebut kaitan antara cadar dan celana cingkrang dengan paham radikal, dia minta segala kementerian satu suara melarang gerakan radikal di institusi pemerintah.

Sejauh ini kata juru bicara Kementerian Agama, Ali Rokhmat, kajian perihal penerapan cadar dan celana cingkrang belum final.

Untuk mematangkannya, kementerian akan mengundang ulama serta tokoh agama.

Kendati demikian, kementerian belum mempunyai data berkaitan seberapa banyak aparatur negara yang menerapkan cadar atau bercelana cingkrang serta bagaimana hal itu berimbas terhadap perilaku mereka.

“Selama ini belum dilaksanakan deteksi secara khusus, karena itu kan hak pribadi. Selama tidak menganggu stabilitas atau tugasnya. Jikalau di pns bercadar kantor mau gunakan baju sopan atau tidak berefek buruk, kan tidak jadi masalah,” ujar Ali Rokhmat.

Hanya saja, berdasarkan Ali Rokhmat, ketika seorang aparatur negara mengenakan cadar dan kerjanya berkaitan dengan orang banyak, maka hal itu harus dikritisi.

Ia mencontohkan seorang dosen atau guru yang harus berkomunikasi tatap muka dengan anak didiknya. Cadar, katanya, disebut bakal mengurangi “kebebasan hak berkomunikasi”.

“Misal dia dosen, kemudian dia mengajar gunakan cadar, apakah menganggu atau mengurangi kebebasan hak berkomunikasi orang lain? Itu mungkin akan dibatasi secara khusus seperti di perguruan tinggi,” katanya.

Sebab itulah, tata tertib yang melarang cadar atau celana cingkrang tidak cuma berlaku di institusi pemerintahan saja melainkan juga pengajaran seperti sekolah dan perguruan tinggi.

“Orang kan nggak bisa mendengar suara saja, melainkan mimiknya, sikap tubuh punya makna dalam komunikasi.”

Menteri ‘tidak punya kompetensi bicara ajaran agama’

Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, memberi anjuran Kementerian Agama tidak mengurusi masalah penerapan busana cadar atau celana cingkrang bagi aparatur negara.

Sebab kendati ada perbedaan anggapan di kalangan ulama perihal hal itu, melainkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah menjamin kemerdekaan warganya memeluk agama dan beribadah pantas kepercayaannya.

Ia cemas bila pemerintah hingga melarang aparatur negara menerapkan cadar atau celana cingkrang akan timbul kegaduhan.

“Memakai cadar itu termasuk furu’iyah. Di situ bisa beda anggapan. Sikap MUI dalam hal furu’iyah harus menjunjung tinggi sikap toleransi. Jadi kita harus saling menghormati. Orang yang gunakan cadar menghormati yang tidak gunakan cadar. Begitu juga sebaliknya. Termasuk yang menerapkan celana cingkrang,” kata Abbas.

“Nah sekarang ada mau dibatasi di instansi pemerintah, melainkan berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 negara harus melindungi. Jadi jangan hingga pemerintah membikin tata tertib yang bertentangan dengan UUD.”

Berdasarkan Abbas, supaya tidak timbul penolakan, Kementerian Agama diminta berdialog terutama dulu dengan tokoh agama sebelum menerbitkan tata tertib.

Baginya Menteri Fachrul Razi yang berlatar belakang pns bercadar tentara “tidak mempunyai kompetensi yang cukup untuk mengambil keputusan perihal ajaran beragama”.

“Berdasarkan saya menteri nggak punya kompetensi bicara itu. Ia itu jenderal. Ibarat dokter bila ada yang sakit, jangan insinyur yang menuntaskan, panggil dokter,” ujarnya.

“Ia latar belakangnya pertahanan keamanan, bukan agama. Ia nggak punya hak secara kedisiplinan melainkan bisa membikin keputusan perihal substansi ajaran agama dengan bertanya terhadap ulama.”

Lebih jauh, Abbas menilai bila alasan keamanan yang digunakan menteri agama sehingga melarang cadar dan celana cingkrang, dalih itu kurang pas. Pemerintah bisa mengantisipasi kejadian serupa dengan bantuan intelijen maupun teknologi.

“Kini sudah zaman teknologi, bila zaman baheula, saya paham. Mengapa nggak gunakan teknologi? Kan kita ada uang untuk beli alat dan teknologi. Sehingga hal-hal yang kita takutkan, tidak terjadi,” katanya pns bercadar.

Source:
renjanaberkata
ayosbobet