Lem Aibon Rp82 miliar
Lem Aibon Rp82 miliar

Lem Aibon Rp82 miliar di RAPBD DKI JAKARTA

Lem Aibon Rp82 miliar
Anies Baswedan menyalahkan sistem perihal anggaran lem aibon

Nama politisi PSI, William Aditya Sarana ramai dikenal publik setelah mengungkap kejanggalan anggaran pembelian lem Aibon Rp82 miliar sampai pengadaan ballpoint (bolpen) sebesar Rp124 miliar di RAPBD DKI 2020 atau KUA-PPAS APBD 2020. William mengkritik anggaran dana tak masuk akal itu lewat akun Instagramnya @willsarana.

Lalu siapakah William Aditya Sarana? Berikut profil lengkapnya:

Anggota DPRD DKI Jakarta Termuda

William Aditya Sarana terpilih menjadi member DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari Partai Solidaritas Indonesia. William menjadi member DPRD DKI termuda dari 106 member DPRD terpilih.

Pria kelahiran Jakarta, 2 Mei 1996 ini belum diwisuda dari Universitas Indonesia dikala sah menjadi member DPR DKI Jakarta.

Semasa SMA, ia mulai mendalami dunia politik dengan menjadi member OSIS sebagai staf relasi masyarakat. Dan semasa kuliah, William menjadi Ketua Mahkamah Hakim Konstitusi Universitas Indonesia.

Punya Motivasi Sederet Keadaan DPRD DKI

Saat mencalonkan diri sebagai member DPRD dari tempat pemilihan (dapil) DKI Jakarta 9, William punya sebagian semangat, antara lain membereskan sederet dilema DKI Jakarta, seperti anggaran makhluk jadi-jadian, korupsi UPS, dan pengalokasian anggaran yang tak masuk akal.

Anies Baswedan merespon dengan Lem Aibon Rp82 miliar itu bisa terjadi karena kesalahan sistem, Gubernur ini memang hanya selalu menyalahkan sistem yang ada.

Padahal kalau mau ditelusuri Lem Aibon Rp82 miliar, itu sangat tidak masuk akal bisa masuk kedalam draft jika tidak diketahui dulu oleh Gubernur.

Menyampaikan Keadaan kepada Anies Baswedan

Sebagian kali William memberi tahu sebagian dilema Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebelum soal anggaran RAPBD DKI Jakarta, William pernah menggugat kebijakan PKL yang diputuskan Anies.

Saat itu 20 Agustus 2019, MA memenangkan gugatan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dan Zico Leonard kepada Tertib Tempat (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Awam. Di mana, melarang Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di pinggir jalan atau trotoar.

Kala itu, William belum menjadi member DPRD DKI Jakarta. Ia baru dilantik pada 26 Agustus 2019.

Source:
renjanaberkata
seniormasteragen