Kewajiban sertifikasi resmi halal
gambar depanan halal
Kewajiban sertifikasi resmi halal
gambar resmi halal

Produk Makanan Dan Minuman Wajib Bersertifikat Halal

Terhitung mulai Kamis (17/10), semua produk makanan dan minuman wajib bersertifikat resmi halal, termasuk yang dijajakan para pedagang kaki lima serta kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Perlu (sertifikasi), perlu,” imbuh Juru Bicara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Hartono, kepada BBC News Indonesia.

Mulai Kamis, BPJPH Kemenag menggantikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) sebagai otoritas pemberi sertifikat halal.
“Apabila tidak disertifikasi halal, maka kita bisa saja makan ayam yang seolah-olah halal, padahal ayam itu ayam bangkai, ayam tiren – mati kemaren itu. Begitu juga daging, siapa yang bisa jamin bakso tuh benar-benar halal, belum tentu,” ujar Hartono.

Kewajiban sertifikasi resmi halal
gambar makanan moodern halal

Kewajiban Sertifikasi Resmi Halal – Undang-undang Tentang Jaminan Produk Halal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang dimaksud dengan produk adalah “barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”.min bakso tuh benar-benar halal, belum tentu,” ujar Hartono.

Menurut Hartono, sertifikasi sendiri hanya diwajibkan bagi produsen yang mengklaim produk mereka halal. Sementara bagi pengusaha produk yang mengandung unsur haram menurut syariat Islam – seperti babi atau alkohol – mendapat pengecualian. Meski demikian, produk-produk yang dinilai haram itu harus mencantumkan keterangan tidak halal. “Kalau dari aturan kami, keterangan tidak halal itu berupa dalam komposisi (bahan yang digunakan), ditulis dengan warna berbeda dan kontras,” kata Kepala BPJPH Kemenag Sukoso, melalui sambungan telepon.

Kewajiban Sertifikasi Resmi Halal – Keberatan Pedagang Kecil Dan Pengusaha UMKM

Herman, pedagang sate madura yang sudah menjajakan dagangannya dalam gerobak di Jakarta sejak sepuluh tahun lalu, keberatan dengan aturan baru itu.
“Apa yang diragukan kalau kayak gini, halalnya gini. Yang diragukan tuh apa?” imbuhnya.
“Kalau misalnya masalah daging ayamnya sih saya jamin (halal), soalnya saya sendiri muslim.”

Bukan hanya karena tersinggung, Herman juga merasa berat jika harus merogoh kocek lagi demi memperoleh label halal BPJPH Kemenag di gerobaknya.
“Ya namanya juga dagangan beginian, kena ini, kena itu, kan udah banyak itu. Kena ini (biaya sertifikasi) lagi, nambah beban aja,” keluhnya.

gambar MUI halal

Kewajiban Sertifikasi Resmi Halal – Keberatan Pedagang Kecil Dan Pengusaha UMKM – Sertifikasi Resmi Halal

Dalam UU JPH, diatur bahwa pembiayaan sertifikasi resmi halal pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pihak lain, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga perusahaan dan asosiasi. Namun hingga berlakunya undang-undang tersebut, belum ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur mekanisme pembiayaan.
Hermawati Setyorinny, ketua umum Asosiasi Industri Usaha Mikro dan Kecil Menengah, ragu pemerintah akan turun tangan dalam pembiayaan itu.

Kewajiban Sertifikasi Resmi Halal – Diberlakukan Secara Bertahap

Hingga Kamis (17/10), BPJPH Kemenag belum menetapkan tarif yang dikenakan bagi pelaku usaha yang berniat mensertifikasi halal produk mereka. “Dalam waktu dekat akan dirilis berapa, untuk UKM itu berapa, untuk korporasi berapa, yang porsi besar berapa,” kata sang juru bicara, Hartono. Ia mengatakan bahwa pada hari pertama pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal produk, masih banyak orang yang belum memahami tata cara sertifikasi itu kini. “Tadi saya lihat kebanyakan orang datang itu masih berupa tanya-tanya,” katanya.

Alur sertifikasi halal di bawah BPJPH Kemenag dimulai dari registrasi yang dilakukan pelaku usaha di gedung Kemenag maupun di kantor-kantor wilayah Kemenag di seluruh provinsi.
BPJPH kemudian akan memeriksa dokumen persyaratan pelaku usaha dan menetapkan lembaga pemeriksa halal (LPH) – dalam hal ini adalah LPPOM-MUI, sebelum munculnya LPH lain – untuk memeriksa dan menguji kehalalan produk.

MUI lantas mengeluarkan fatwa halal untuk produk terkait apabila memenuhi kriteria, yang kemudian menjadi dasar bagi BPJPH Kemenag untuk menerbitkan sertifikat halalnya. BPJPH Kemenag sendiri memberlakukan peraturan baru itu secara bertahap. Selama lima tahun ke depan, hingga 2024, semua produsen makanan dan minuman diberi waktu untuk dibina agar memenuhi standar halal.

Kewajiban sertifikasi resmi halal
gambar kepastian produk halal
Kewajiban Sertifikasi Resmi Halal – Jangan Manfaatkan Agama Untuk Kepentingan Bisnis

Menurut Kepala BPJPH Kemenag, Sukoso, setiap rupiah yang dibayarkan pelaku usaha yang mensertifikasi produk mereka akan masuk ke kas negara. Hal itu tak lepas dari pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) yang diemban lembaga itu. Itu kan masuk ke keuangan negara, kami kan bukan menampung uang itu, karena itu diatur di Kementerian Keuangan dan dibayar melalui bank. Enggak boleh BPJPH menerima uang. Kas negara dong,” kata Sukoso.

Meski demikian, Neng Dara Affiah mengingatkan jangan sampai ada oknum BPJPH Kemenag menyalahgunakan peraturan kewajiban sertifikasi halal yang baru diberlakukan.
“Jangan sampai labelling halal ini itu dimanfaatkan untuk kepentingan mengambil uang dari pihak-pihak tertentu. Jangan memanfaatkan agama untuk kepentingan bisnis,” katanya.